==================================================================
FAKTOR-FAKTOR DAN KRONOLOGI JATUHNYA
PEMERINTAHAN ORDE BARU
SMAN 11 KOTA JAMBI
OLEH : MUHAMMAD NOOR ARIF
KELAS: XII IPA 3
SMA NEGERI 11 KOTA JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
——————————————————————————————————————————————–
Kata Pengantar
Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun makalah Faktor-faktor dan
Kronologi Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru.”
Penyusunan makalah tersebut
dapat selesai, tidak terlepas dari bimbingan guru bidang studi Sejarah yaitu
Bapak Syafrizalman, ucapan terima kasih kepada guru pembimbing.
Kami menyadari bahwa tak
ada gading yang tak retak, begitu pula makalah tersebut masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun
sangat kami harapkan. Atas kritikan dan saran, kami mengucapkan terima kasih.
Jambi, November 2013
Penulis
——————————————————————————————————————————————
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang
|
O
|
rde baru adalah sebutan
bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan
Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan presiden Soekarno. Orde baru
berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski dibarengi dengan praktek korupsi yang
merajalela di Negara ini. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan
perkapita rata-rata 4,3% pertahun pada tahun 1965-1988. Dari tahun 1988,
perekonomian tumbuh hampir 7% dalam setahun. Keberhasilan program keluarga
berencana dan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi beras secara dramatis
menurunkan malnutrisi(kekurangan gizi) dan kematian bayi. Prestasi
terbaik Soeharto adalah penurunan angka kemiskinan. Sejumlah ekonom
memperkirakan, lebih dari 70% masrakat Indonesia hidup dalam kemiskinan pada
tahun 1970. Pada tahun 1990, angka tersebut menurun menjadi sekitar 15%. Di
pertengahan tahun 1980-an, Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan.
Pada pertengahan tahun
1997, krisis ekonomi melanda Asia yang menyebabkan kondisi ekonomi Negara-negara
Asia termasuk Indonesia sangat memprihatikan. Adapun krisis ini disebabkan
karena keterikatan system ekononi Indonesia atau global dimana IMF, Bank Dunia,
dan lembaga keuangan lain menjadi salah satu sumber keuangan Indonesia dalam
pembiayaan pembangunan nasional. Krisis ekonomi yang di tandai dengan jatuhnya
nilai mata uang rupiah bersamaan dengan melambungnya nilai mata uang dollar
serta diikuti dengan melambungnya harga-harga kebutuhan sembako, harga minyak,
gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.
Kontradiksi internal yang
demikian menciptakan keretakan pada dinding system politik orde baru. Gerakan
Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa yang ditandai dengan
tumbangnya orde baru dan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan,
tepatnya pada tanggal 21 mei 1998. Gerakan diawali dengan terjadinya krisis
moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya
beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda
nasional gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat
simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu gedung DPR / MPR
dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai
kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat
bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organisasi yang mencuat
pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori
pendudukan gedung DPR/MPR.
Pemerintah Soeharto semakin
disorot setelah tragedi TRISAKTI pada tanggal 12 mei 1998 yang kemudian memicu
kerusuhan Mei 1998 sehari selepasnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di
seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri,
Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal
21 mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya
dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat.
Berdasarkan hal tersebut,
kami mencoba menyusun makalah yang memperjelas pemahaman tentang faktor
penyebab jatuhnya pemerintahaan orde baru dan kronologinya.
1.2. Rumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang
di atas, dapt dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
Apa faktor-faktor yang
menyebabkan jatuhnya pemerintahan orde baru?
Bagaimana kronologi
jatuhnya pemerintahan orde baru?
1.3. Tujuan
Sesuai dengan permasalahan
di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :
Mendeskripsikan faktor
penyebab jatuhnya pemerintahan orde baru.
Mendeskripsikan kronologi
jatuhnya pemerintahan orde baru.
1.4. Manfaat
Penelitian ini memiliki
manfaat sebagai berikut.
Bagi pelajar, makalah ini
dapat dijadikan sebagai materi pemahaman tentang factor dan kronologi jatuhnya
pemerintahan orde baru.
——————————————————————————————————————————————
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Masa Orde
Baru
|
P
|
ada hakikatnya orde baru
bukjan penyangkalan terhadap yang lama tetapi lebih sebagai pembeharuan
yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. B
Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertantu tetapi mencakup
perubahan dan pembagaruan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan Negara
bedasarkan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, orde baru
menjadi titik awal koreksi terhadap berbnagai penyelewengan pada masa lampau.
Orde baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk
menumbuhkan satbilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju
masyarakat adil dan makmur.
Pemerintahan orde baru
mnenyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan, penderitaan
rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Oleh karena itu pemerintah orde
baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk
ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.
Pemerintah orde baru
menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument
politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yaitu
rakyat. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan
kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses orde baru dalam melaksanakan
pembangunan.
2.2. Kelebihan
dan Kelemahan Pemerintah Orde Baru
Kelebihan sistem
Pemerintahan Orde Baru
Perkembangan GDP per kapita
Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih
dari AS$1.000.
Sukses transmigrasi.
Sukses KB.
Sukses memerangi buta
huruf.
Sukses swasembada pangan.
Pengangguran minimum.
Sukses REPELITA (Rencana
Pembangunan Lima Tahun).
Sukses Gerakan Wajib
Belajar.
Sukses Gerakan Nasional
Orang-Tua Asuh.
Sukses keamanan dalam
negeri.
Investor asing mau
menanamkan modal di Indonesia.
Sukses menumbuhkan rasa
nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
Kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
Semaraknya korupsi, kolusi,
nepotisme.
Pembangunan Indonesia yang
tidak merata dan timbulnya kesenjangan pem-bangunan antara pusat dan daerah,
sebagian disebabkan karena kekayaan dae-rah sebagian besar disedot ke pusat.
Munculnya rasa
ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di
Aceh dan Papua
Kecemburuan antara penduduk
setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang
cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
Bertambahnya kesenjangan
sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
Kritik dibungkam dan
oposisi diharamkan
Kebebasan pers sangat
terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
Penggunaan kekerasan untuk
menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius”
(petrus).
Tidak ada rencana suksesi
(penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
—————————————————————————————————————————————–
BAB III
PEMBAHASAN
3.1.
Faktor-faktor Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru
|
R
|
untuhnya pemerintahan
Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi
di segala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran
Hak Asasi Manusia telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan
akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia
untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar
yang terus bergulir melalui agenda reformasi.
Ada beberapa factor yang
menyebabkan runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara
lain sebagai berikut.
Krisis Ekonomi dan Moneter
Pada waktu krisis melanda
Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus
sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B.
Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara
yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi
masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.
Akan tetapi, setelah Thailand
melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling
buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik
KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun
dari Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan
Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00
per dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar
Amerika Serikat.
Factor lain yang menyebabkan
krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan
terhadap pasal 33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik.
a. Utang Luar
Negeri Indonesia
Utang luar negeri Indonesia
tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang
swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang
disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi
yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar
AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.
b. Penyimpangan
Pasal 33 UUD 1945
Dalam pasal 33 UUD 1945
tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk
semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan
kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas
kekeluargaan.
Sistem ekonomi yang
berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai
oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai
dengan korupsi dan kolusi.
c. Pola Pemerintahan
Sentralistis
Pemerintahan Orde Baru
dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat
pemerintahan (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Selain pada bidang ekonomi,
politik sentralistis ini juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang
bersifat Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang
berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang
sebagai pusat berita penting yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa
yang berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang
sebagai berita penting dan berhak menempati halaman pertama.
2. Krisis
Politik
Pada dasarnya secara de
jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai
wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto (dalam
kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar
anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Mengakarnya budaya KKN
dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian
mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempura.
Unsure legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat
dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden
Soeharto. Karena keadaan tersebut, mahasiswa yang didukung oleh dosen dan
rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle cabinet, dan
menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya.
Salah satu penyebab
mundurnya Soeharto adalah melemahnya dukungan politik, yan telihat dari
pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro
pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar,
Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik
Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.
3. Krisis
Kepercayaan
Dalam pemerintahan Orde
Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara
terang-terangan. Hal terseut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat
terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
Kepercayaan masyarakt
terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia
dilanda krisis multidimensi. Kemudian muncul bderbagai aksi damai yang
dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar
berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos
angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di
Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi
aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya
Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
4. Krisis
Sosial
Ada dua jenis aspirasi
dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau menuntut Seoharto turun dari
kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur
diwakili oleh mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi
terhadap Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto
diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota
(Forkot).
5. Krisis
Hukum
Banyak ketidakadilan yang
terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Oede Baru. Seperti
kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman
memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah
(eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan
eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan
kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan,
apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabta, atau para
pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan hukum secara adil bagi semua
pihak sesuai dengan prinsip negara hukum.
3.2.
Kronologi Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru
22 Januari 1998 :
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.
2 Februari 1998 : Presiden
Soeharto mengangkat Wiranto sebagai panglima ABRI.
ΓΌ 10 Maret 1998 :
Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil
presiden B.J Habibie.
4 Mei 1998 : Harga bahan
bakar minyak naik hingga 71%.
9 Mei 1998 : Presiden
Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara
berkembang.
12 Mei 1998 : Tragedi
Trisakti, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas.
13 Mei 1998 : Kerusuhan
massa terjadi di Jakarta dan Solo, Soeharto memutuskan untuk kembali ke
Indonesia.
14 Mei 1998 : Demonstrasi
bertambah besar hampir diselurh kota-kota besar di Indonesia.
18 Mei 1998 : Ketua
MPR/DPR, ketua umum Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mundur dari
jabatannya, mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.
19 Mei 1998 : Presiden
Soeharto berbicara di depan TVRI ia menyatakan tidak akan mengundrukan diri
tetapi akan merombak cabinet dan membentuk Komite Reformasi.
20 Mei 1998 : Amien Ras
membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena di jaga ketat.
21 Mei 1998 : Soeharto
mengumumkan pengunduran dirinya pukul 19.00 WIB, wakil presiden B.J Habibie
menjadi presiden yang baru.
——————————————————————————————————————————————
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
|
B
|
erdasarkan permasalah dan
hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.
Factor-faktor yang
menyebabkan jatuhnya pemerintah Orba adalah :
Krisis ekonomi dan moneter
yang menyebabkan rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN dan
monopoli ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Krisis politik demokrasi
yang tidak dilaksanakan dengan semestinya.
Krisis kepercayaan,
kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang
setelah Indonesia dilanda krisis multidimensi.
Krisis social, gejolak
politik yang tinggi yang menimbulkan berbagai potensi perpecahan social di
masyarakat.
Penjarahan yang dilakukan
massa yaitu memperkosa warga keturunan Cina.
Krisis hukum, pengadilan
sangat sulit menwujudkan keadilan bagi seluruh rakyat karena sering terjadinya
rekayasa dalam proses peradilan oleh para penguasa dan pejabt-pejabat negara.
4.2. Saran
Adapun saran yang dapat di
sampaikan dalam makalah tersebut adalah :
Pemerintah di harapakan
dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar peristiwa masa orde baru tidak
terulang lagi.
Sebagai seorang pemimpin,
janganlah mementingkan diri sendiri tetapi cobalah berpikir untuk mengambil
gagasan yang bisa merubah khalayak ramai untuk maju dan sejahtera. Karena maju
mundurnya suatu negara tergantung bagaimana pemimpinnya.
Pemerintah harus mengawas
ketat pejabat yang melanggar hukum, contohnya yang melakukan korupsi harus
disidang secepat mungkin dan di vonis hukuman yang berat.
——————————————————————————————————————————————
DAFTAR PUSTAKA
Mustopo Habib, dkk. 2007. Sejarah.
Jakarta: Yudistira
Siwi Ismawati Nur, Sri
Widiastuti. 2012. Sejarah. Jawa Tengah: VIVAPAKARINDO
====================================================================
No comments:
Post a Comment